Spectrum Sharing Jadi Syarat Adanya 5G di Indonesia

3 min read

Spectrum Sharing Jadi Syarat Adanya 5G di Indonesia

Infotechku.com – Penerapan spectrum sharing dianggap sebagai sebuah keniscayaan saat menghadirkan teknologi baru seperti 5G. Begini penjelasannya.

Pengaturan diperbolehkannya penggunaan bersama spektrum frekuensi (spectrum sharing) bagi penyelenggara telekomunikasi di dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker) Klaster Pos dan Telekomunikasi diyakini akan memuluskan implementasi teknologi baru seluler generasi kelima (5G) di Indonesia.

Perubahan positif ini akan berdampak baik bagi masyarakat dan seluruh komponen bangsa.

UU Ciptaker pasal 71 telah menambahkan tentang diperbolehkannya spectrum sharing pada pasal 33 UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, ayat (5), (6), (7), (8), dan (9).  Pasal 33 ayat (5) menyebutkan, pemerintah pusat dapat menetapkan penggunaan bersama spektrum frekuensi radio, serta pengaturannya lebih lanjut pada ayat (6-9).

Hal ini diutarakan oleh Merza Fachys, President Director Smartfren, yang menilai UU Cipta Kerja di Sektor Pos dan Telekomunikasi bakal memberikan perubahan berarti pada sektor komunikasi, yang akan berdampak positif bagi masyarakat.

“Tujuan dari UU ini adalah untuk memberikan manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang paling diuntungkan adalah operator dominan. Namun, operator lainnya juga diuntungkan. Jadi UU Cipta Kerja ini menguntungkan para stake holder telekomunikasi,” terang Merza.

Menurut dia, saat ini, Indonesia sudah tidak punya spektrum frekuensi kosong lagi yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan layanan 5G. “Karena itu, ketika Indonesia hendak menerapkan Industri 4.0 dengan menghadirkan layanan 5G, pelaku usaha telekomunikasi harus berkolaborasi dengan berbagi spektrum frekuensi,” ujar Merza, dalam pernyataannya, Kamis (22/10).

Dampak bagi perusahaan telekomunikasi menurut Merza adalah akan terjadinya percepatan penggelaran infrastruktur telekomunikasi. Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) ini percaya UU Cipta Kerja akan mampu menyehatkan industri telekomunikasi nasional. Karena dengan spectrum sharing akan membuat perusahaan telekomunikasi menjadi lebih efisien.

“Oleh sebab itu spectrum sharing untuk penerapan teknologi baru dibuka di dalam UU Cipta Kerja. Dengan sharing ini pelaku usaha akan efektif dan efisien dalam menggelar layanan 5G. Sehingga ujung-ujungnya yang mendapatkan manfaat adalah masyarakat dan negara. Masyarakat bisa mendapatkan customer experience yang baik dengan harga yang terjangkau. Sementara negara bisa mendapatkan manfaat berupa pajak dan pendapatan non pajak,” jelasnya.

Merza pun berpendapat, UU Ciptaker Klaster Pos dan Telekomunikasi mempunyai spirit bagus dan dipercaya akan memberikan dampak perubahan positif bagi sektor telekomunikasi di Tanah Air.

“Tujuan dari UU ini adalah untuk memberikan manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang paling diuntungkan adalah operator dominan. Namun, operator lainnya juga diuntungkan. Jadi, UU Ciptaker ini menguntungkan para stakeholder telekomunikasi,” terangnya.

Seperti kita ketahui, Telkom Group saat ini mendominasi bisnis sektor telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan BUMN ini merupakan operator dominan dalam layanan fixed, dan melalui anak usahaanya, Telkomsel, menguasai pangsa pasar terbesar layanan seluler (mobile).

Karena spirit dari UU Ciptaker sudah sangat baik, dia pun berharap, nantinya, aturan turunan dan pelaksanaannya, yakni peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menterinya (PM)  sejalan. Semua aturan pelaksanaan UU tersebut harus benar-benar tertulis dengan jelas dan tidak multitafsir.

“Mari kita manfaatkan bersama UU Ciptaker yang sudah bagus ini untuk kemajuan bersama,” ujarnya.

Dia juga sangat berharap, dengan dibukanya peluang spectrum sharing, jangan sampai ada pelaku usaha telekomunikasi yang hanya memanfaatkannya sebagai sarana jual-beli spektrum frekuensi.

Karena itu, PP dan PM sebagai peraturan teknis dari UU Ciptaker harus sangat tegas mengatur larangan jual-beli spektrum frekuensi. “Mari kita kawal implementasi UU Ciptaker ini dari pembuatan RPP (rancangan peraturan pemerintah) dan RPM-nya (rancangan peraturan menteri),”pinta Merza.

Merza berharap, pembuatan RPP dan RPM nantinya melibatkan seluruh pihak terkait (stakeholder) agar tak menimbulkan masalah baru. Prosesnya harus melibatkan pelaku usaha telekomuniksi, masyarakat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan kementerian terkait.

“Tujuannya agar dapat tetap menjaga spirit positif dari UU Ciptaker. Tentunya, ini dengan tetap menjunjung tinggi serta menjaga iklim persaingan usaha yang sehat bagi sektor telekomunikasi,”ungkap dia.

Merza melanjutkan, saat ini, aturan yang terdapat dalam UU Ciptaker masih sangat umum. Ada beberapa kalimat di dalam UU tersebut yang harus dijelaskan lebih detail dan baik nantinya aturan turunannya, yakni PP dan PM.

Merza memberikan contoh,  UU Ciptaker menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi yang diatur pada pasal 71 UU Ciptaker yang menambahkan pada pasal 34A UU Telekomunikasi, ayat (1).

Selanjutnya, pada pasal yang sama ayat (2) disebutkan, dalam menyediakan infrastruktur pasif telekomunikasi, pemerintah pusat dan daerah dapat mengenakan biaya yang terjangkau.

“Nah, pemerintah memberikan fasilitasi dan kemudahan ini seperti apa? Apakah seluruh gorong-gorong dapat dipakai untuk infrastruktur telekomunikasi? Apakah kemudahan itu berarti beberapa izin dihilangkan? Mengenai biaya sewa yang terjangkau, ini menurut siapa terjangkau?” tuturnya.

Menurut dia, jangan sampai pemerintah daerah (pemda) menetapkan biaya tinggi, sehingga akan membuat layanan telekomunikasi menjadi mahal. Hal ini pun harus dirinci dan dipertegas  di dalam PP dan PM-nya.

Sejatinya, biaya yang nanti dikeluarkan operator telekomunikasi merupakan biaya atas pembangunan infrastruktur pasif yang dibangun Pemda, yang penyusunan formula tarifnya melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). 

Agar tujuan UU Cipta Kerja ini dapat segera tercapai dan tidak menimbulkan beban, Merza berharap dalam membuat RPP dan RPM nantinya, harus melibatkan seluruh stakeholder telekomunikasi di Indonesia. Baik itu dari unsur masyarakat, KPPU, Kementerian terkait maupun pelaku usaha.

“Saya berharap nantinya seluruh stakeholder telekomunikasi dapat berperan aktif untuk memagari RPP dan RPM yang nanti akan dibuat oleh pemerintah. Tujuannya agar dapat tetap menjaga spirit positif dari UU Cipta Kerja. Tentunya dengan tetap menjunjung tinggi serta menjaga iklim persaingan usaha yang sehat bagi sektor telekomunikasi,” pungkas Merza. 

Jadi penyiapan ekosistem yang memadai menjadi sangatlah penting ketimbang sekedar membawa masuk teknologi 5G ke Indonesia, karena berperan besar dalam pengembangan teknologi ini kedepan akan menentukan nasib bangsa kita, apakah hanya menjadi “pemain” di negeri sendiri dan mempunyai daya saing global pada berbagai sektor pemanfaatan teknologi.

Indonesia berada diperingkat ke-22 dunia dalam kemajuan 5g, menurut lembaga riset Omdia Maret 2020

Riset tersebut menunjukan bahwa Indonesia berada pada posisi kedua di Asia Tenggara, Setelah Singapura. Sementara negeri Gingseng Korea Selatan menduduki posisi puncak negara yang mempimpin 5g secara globabal

Bicara global sudah ada 392 operator di 126 negara yang telah mengambil ancang-ancang untuk menerapkan 5G, mulai dari investasi,uji coba (trial), atau bahkan mereka yang baru mengumumkan akan membawa teknologi internet generasi ke-5 itu dalam waktu dekat.

Sementara itu, baru 92 operator di 38 negara yang secara penuh telah meluncurkan 5G secara komersial. Sebagian besar bentuknya mobile, ada 84 operator, kemudian 37 operator atau sekitar 40 persen dari angka itu masih mencoba use case pertama dari 5G menggunakan fixed boardband

dilansir sumber :

https://investor.id/it-and-telecommunication/uu-ciptaker-muluskan-penerapan-5g

https://sumsel.antaranews.com/berita/502925/menanti-adopsi-5g-di-indonesia

https://www.indotelko.com/read/1603429850/uu-ciptaker-untungkan-telekomunikasi

https://inet.detik.com/telecommunication/d-5227235/spectrum-sharing-jadi-kunci-digelarnya-jaringan-5g-di-indonesia?tag_from=wp_nhl_17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »