Menkominfo Bakal Blokir Medsos ?

1 min read

Kominfo Bakal Blokir Medsos di Indonesia ?

Infotechku.com – Sebelumnya, beredar informasi bahwa Kemenkominfo bakal melakukan pemblokiran media sosial pada Kamis (8/10) malam akibat imbas demo penolakan UU Ciptakerja Omnibus Law.

Menkominfo Johnny G Plate membantah Kominfo melakukan pemblokiran medsos terkait demo penolakan omnibus law UU Cipta Kerja. Ia menegaskan Kominfo hanya melakukan patroli siber, dan itu pun rutin dilakukan setiap saat, bukan hanya saat momen demo UU Cipta Kerja.

. Dia mengatakan informasi yang beredar di media sosial adalah berita bohong. “Tidak ada perintah-perintah blokir-blokir, itu hoax,” kata Johnny saat dihubungi detikcom,

“Hoax,” ujar Johnny kepada CNNIndonesia.com saat dikonfirmasi, Kamis (8/10). Sementara itu, dalam acara Konferensi Pers bertajuk ‘Strategi Kominfo Menangkal Hoaks covid-19’ Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Samuel Abrijani Pangerapan juga menyinggung soal teknis pemblokiran sebuah sosial media yang tidak mudah.

“Itu ada tahapanya, tidak bisa asal blokir harus ada bukti hukumnya. Tidak bisa pemerintah serta merta minta blokir, itu tidak bisa dan itu ada tahapannya. Apalagi kita masuk ke era demokrasi, tidak mungkin pemerintah bermain tangan besi,” ujar Semuel, Senin (19/10).

“Apalagi kita nantinya akan ada permen baru di mana tahapannya lebih jelas dan sebelum melakukan pemblokiran itu ada tahapan dikenakan sanksi administratif seperti denda. Itu akan memberikan efek jera dan nanti akan lebih jelas aturannya yang mana,” kata Semuel 

Protokol dan standard operational procedure (SOP) dalam memblokir media sosial, kata dia, sudah ada dan harus diikuti.   Salah satunya harus ada bukti kuat bahwa konten yang dimaksud hoaks dan meresahkan masyarakat tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan oleh platform media sosial yang berkolaborasi dengan pemerintah tersebut.

“Jadi tidak bisa sekarang ini pemerintah tiba-tiba melakukan penutupan tanpa alasan yang jelas. Itu tidak mungkin dilakukan, jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan kalau memang melanggar,” kata dia. Dalam rangka memperkuat aturan pemblokiran media sosial itu, kata dia, pihaknya juga akan menerbitkan peraturan menteri yang baru. Salah satunya adalah dengan menerapkan sanksi administratif seperti denda kepada platform yang bersangkutan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »